Cara Perhitungan Pph Pasal 21

Sekilas Pengantar Cara Menghitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah jenis pajak yg dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan & pembayaran lain yg diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:Pegawai tetapPenerima pensiun berkalaPegawai tidak permanen dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000Bukan pegawai seperti yang dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal tiga(c) yg mendapat imbalan yang sifatnya berkesinambungan.

dua. Seseorang yg menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak permanen atau energi tanggal yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

tiga.  50% menurut penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yg nir bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yg dimaksud dalam tiga poin di atas.

Selain dasar pengenaan & pemotongan, perhitungan PPh 21 jua didasarkanatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Artinya, pengenaan PPh nir secara mentah diterapkan sinkron tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif PTKP yg berlaku pada bawah ini.Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP Terbaru

Perhitungan PPh 21 selalu diubahsuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan sang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP yg tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) alfabeta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. merupakan menjadi berikut:Rp 54.000.000 per tahun atau setara menggunakan Rp 4.500.000 per bulan buat harus pajak orang eksklusif.Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan buat wajibpajak yg kawin (tanpa tanggungan).Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan buat setiap anggota famili sedarah dan keluarga semenda pada garis keturunan lurus atau anak angkat, yg sebagai tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (orang) buat setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP menciptakan cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahandari tahun 2016. Untuk mengetahui lebih jauh tentang PTKP terbaru, klik di sini.

Sebelum kita lanjut membahas cara menghitung PPh 21 secara manual, Anda yang nir mau ambil pusing waktu menghitung pajak dapat menggunakan fitur hitung otomatis milik OnlinePajak.

Pelajari cara menggunakannya melalui tautan di bawah ini:

Baca Juga: Simak Mudahnya Cara Menghitung PPh 21 Otomatis di OnlinePajakRagam Metode Perhitungan Gaji Karyawan

Walaupun perhitungan PPh 21 sudah diatur oleh DJP, tetapi pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang diubahsuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji higienis yg diterima karyawannya.

Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yg paling umum, yaitu:

1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti honorpegawai tadi belum dipotong PPh 21.

Misalnya, Ardi seorang laki-lakilajang (Taman Kanak-kanak/0) menerima honorbulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya menjadi berikut:Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%PPh 21 (yg ditanggung sendiri): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanGaji higienis (take home pay): Rp 9.175.000

dua. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yg dipotong.

Misalnya, Ardi seseorang pria lajang (TK/0) mendapat honorbulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya:Gaji utama: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%Tunjangan pajak (dari perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanTotal gaji bruto: 10.825.000Nilai PPh 21 (yg dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yg mendapatkan honorhigienis menggunakan pajak yg ditanggung perusahaan.

Misalnya bila Ardi, seorang laki-lakilajang (Taman Kanak-kanak/0) mendapat gaji bulanan sejumlah Rp 10.000.000, maka: perhitungannya:Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTotal honorbruto: Rp 10.000.000Tarif PPh 21: 15%Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanNilai PPh 21 (yg dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji higienis (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

Baca Juga: Ini Besaran Tarif PPh 21 yg Harus Anda Ketahui

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Sebelum menghitung PPh 21 buat karyawan tetap, terdapat baiknya buat memahami pengertiannya.

Dikutip berdasarkan situs DJP, karyawan tetap merupakan karyawan yg mendapat penghasilan pada jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak pada jangka ketika yg sudah ditentukan, yg menerima penghasilan pada jumlah eksklusif secara teratur.

Berikut ini merupakan contoh-contoh penghitungan PPh 21 buat karyawan atau pegawai tetap menggunakan memperhitungkan PTKP.

Perhitungan yg dilakukan secara manual juga perhitungan otomatis menggunakan aplikasi.

Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita lihat model cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:

Sita Rianti merupakan karyawati dalam perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah & mempunyai tiga anak.

Suami Sita adalah pegawai negeri sipil pada Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima honorRp 6.000.000 per bulan.

PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan.

Perusahaan membayarkan iuran purna tugas berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1% berdasarkan perhitungan gaji, yakni senilai Rp 60.000 per bulan.

Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% berdasarkan honor , sedangkan Sita membayar iuran (JHT) setiap bulan sebesar dua,00% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja menggunakan jumlah masing-masing sebesar 0,24% & 0,3% berdasarkan honor .

Pada bulan Juli 2016, pada samping mendapat pembayaran honor , Sita jua menerima uang lembur (overtime) senilai Rp 2.000.000.

CariGaji.com Maka output perhitungannya adalah sebagai berikut:Gaji Pokok 6.000.000(i) Tunjangan Lainnya (bila terdapat) dua.000.000(ii) JKK 0,24% 14.400JK 0,3% 18.000Penghasilan Bruto 8.032.400Pengurangan:  1. (iii) Biaya jabatan lima% x 8.032.400401.620 dua. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dua% menurut gaji pokok120.000 3. (iv) Jaminan Pensiun (JP), 1% dari gaji pokok60.000   (581.620)Penghasilan neto (higienis) sebulan 7.450.780   (v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780 89.409.360(vi) PTKP54.000.000   (54.000.000)Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360(vii) Pembulatan ke bawah 35.409.000PPh Terutang 5% x 35.409.000 1.770.450   PPh Pasal 21 Bulan Juli: 1.770.450/12 147.538

Ilustrasi pada atas berlaku bagi wajibpajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi wajibpajak yg tidak mempunyai NPWP, akan dikalikan 120%, sehingga PPh Pasal 21 Bulan Juli sebagai Rp 147.538 x 120% = Rp 177.046.

(i) Tunjangan lainnya misalnya tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan nir tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan sang perusahaan atau nir, tergantung menurut kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai grup jenis bisnis seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yg paling generik dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% berdasarkan Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun

(iv) Jaminan atau Iuran Pensiun dipengaruhi oleh forum keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk sang perusahaan.

Jumlah persentase yg diterapkan di sini merupakan 1%.

(v) Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama(lebih berdasarkan satu tahun) atau pegawai baru yg mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 buat memperoleh nilai penghasilan neto setahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *